PERSOALAN pendidikan, kesehatan dan ekonomi tampaknya benar-benar menjadi catatan penting bagi pengurus NU mendatang. Catatan ini disampaikan oleh Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Prof Dr H Ridlwan Nasir MA untuk pelaksanaan Muktamar ke-32 NU di Makassar. Menurutnya, persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam perhelatan Muktamar tersebut diantaranya, lebih memantapkan pendataan para akademisi NU. “ Berapa sih SDM warga NU yang bergelar profesor, doktor maupun magister, sampai sekarang belum jelas padahal ini cukup penting untuk perjalanan NU ke depan,” jelasnya Kedua, kata mantan ketua Tim Seleksi anggota KPU Pusat ini mengatakan, pengurus NU harus benar-benar memperhatikan warga nahdliyin. Sebab mayoritas warga NU di pedesaan hingga kini masih jarang tersentuh. “Padahal ini penting untuk peningkatan ekonomi warga nahdliyin,” katanya. Selain itu, lanjut Wakil Rais Syuriyah PWNU Jatim ini, persoalan yang perlu diperbaiki adalah soal pendidikan di NU. Ke depan NU, Ia berharap NU memiliki Perguruan Tinggi (PT) yang baik dan berkualitas. “Soal PT NU ini, NU harus membuat lembaga sendiri untuk mengurusnya. Bukan diserahkan pada Maarif. Maarif cukup mengurus pendidikan dasar dan menengah,” tuturnya. Selain itu, lanjut Prof Ridlwan, NU harus menata manegerial pendidikan di bawah naungan NU. Salah satunya dengan mendata sekaligus melakuan penegasan terhadap labelisasi pendidikan NU. “Pendidikan adalah asset berharga bagi NU,” katanya. Untuk persoalan sosial kemasyarakatan? Prof Ridlwan berharap NU memiliki komitmen untuk membangun rumah sakit yang berkualitas dan berlabel NU. “Selama ini memang NU sudah memiliki beberapa rumah sakit. Tapi kualitasnya masih kalah dengan yang lain. Ini harus dibenahi,” ungkapnya. Masih banyaknya pengurus NU yang berjalan di luar rel dalam sisi kebijakan juga menjadi sorotan dari Prof Dr H Ridlwan Nasir MA. Menurutnya, selama ini sering kali terjadi tumpang tindih antar pengurus dalam mengeluarkan kebijakan. Ia mencontohkan kebijakan syuriyah dan tanfidziyah. Menurutnya, masih ada sejumlah pengurus tanfidziyah di lingkungan NU yang mengambil kewenangan syuriyah. Untuk itu, ia berharap, kepengurusan NU (PBNU) ke depan ada pengkaplingan dan pedisiplinan dalam job diskripsi pada masing- masing jabatan. “Ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara tanfidziyah dan syuriah. Organisasi yang tak patuhi job diskripsi, pasti tak akan bisa maju,” cetusnya. Penyebab lainnya, kata Prof Ridlwan, dipicu persoalan politik karena masing-masing tidak bisa menahan diri.“Awal pergesekan satu sama lain dalam NU sering dipicu oleh godaan politik dan mereka tidak bisa menahan diri,” ungkapnya.
0 komentar:
Posting Komentar