Deal dengan Golkar ,Sri Menjadi korban Politik Transaksional

Restu Presiden atas mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mengizinkannya hijrah menjadi salah satu petinggi Bank Dunia bak petir pada siang bolong.
Banyak yang terkaget-kaget,mengapa Presiden begitu mudah melepas salah satu menteri yang disebutnya terbaik di tengah berbagai persoalan yang masih membelit negeri.
Pengamat politik J Kristiadi mengungkapkan, peta perpolitikan semakin kental nuansa transaksional dengan mundurnya Sri Mulyani.Golkar yang selama ini paling getol meminta Sri Mulyani untuk mundur.
Pascamundurnya mantan Direktur IMF itu,Golkar pun menunjukkan sinyal akan menutup kasus Bank Century secara politik.Analisa yang muncul kemudian, inikah bagian dari deal politik dengan Golkar?
"Peta perpolitikan kita semakin kental politik transaksionalnya. Kita tahu, ada persoalan personal antara Pak Ical dan Bu Sri Mulyani. Ini sangat disayangkan sekali ketika dia (Sri Mulyani) harus dikalahkan. Kita banyak berdoa sajalah karena elite masih mementingkan kepentingan transaksional," kata Kristiadi kepada wartawan,Jumat (7 /5 /2010) pagi.

Transaksi yang terjadi adalah pertukaran kepentingan. "Elite kita kehilangan karakter. Ada unsur-unsur di Golkar yang terancam dengan keberadaan Sri Mulyani.
Sri Mulyani tidak bisa dinegosiasi soal pajak. Imbal baliknya dengan Demokrat atau Presiden, mungkin meminta supaya menghentikan polemik yang terus bergulir, misalnya soal hak menyatakan pendapat," kata Kristiadi.
Sinyalemen politik transaksional, lanjutnya,akan semakin menguat jika yang terpilih menggantikan Sri Mulyani adalah Anggito Abimanyu yang saat ini menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
"Dia punya hubungan yang cukup baik dengan tokoh-tokoh Golkar," ujarnya.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengutarakan hal yang sama. Ia menyebut mundurnya Sri Mulyani merupakan kemenangan Golkar. "Selama ini kan Golkar yang ngotot soal itu. Kita lihat saja, apakah setelah ini masih konsisten mengawal Century," kata Muzani.
Namun, ucapan Muzani ini dibantah Ketua DPP Bidang Politik Golkar Priyo Budi Santoso. Priyo mengakui ada komunikasi intensif antara Aburizal Bakrie dan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, menurut dia, tidak secara spesifik membahas nasib politik Sri Mulyani. Yang jelas, Priyo juga sudah memastikan bahwa partainya "tutup buku" soal wacana hak menyatakan pendapat di DPR.

Riwayat karir Sri Mulyani Indrawati
Asisten Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985–1986
Pengajar Program S1 dan Program Extension FEUI, S2, S3, Magister Manajemen Universitas Indonesia, 1986
Asisten Profesor, University of lllinois at Urbana, Champaign, USA, 1990–1992
Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan OTO-BAPPENAS, 1994–1995
Research Associate, LPEM FEUI, 1992
Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan LPEM FEUI, 1993–1995
Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk, Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN, Mei–Desember 1995
Anggota Kelompak Kerja Mobilitas Penduduk Menteri Negara Kependudukan (BKKBN), 1995
Anggota Kelompok Kerja–GATS Departemen Keuangan RI, 1995
Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI, Mei 1995–Juni 1998
Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik-UI, 1996-1999
Ketua I Bidang Kebijakan Ekonomi Dalam dan Luar Negeri serta Kebijaksanaan Pembangunan, PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), 1996–2000
Anggota Komisi Pembimbing mahasiswa S3 atas nama Sdr. Andrianto Widjaya NRP 95507 Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor, Juni 1998
Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI, Juni 1998
Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI), Juni 1998
Redaktur Ahli Majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia, Agustus 1998
Nara Sumber Sub Tim Perubahan UU Perbankan, Tim Reformasi Hukum – Departemen Kehakiman RI, Agustus 1998 s/d Maret 1999
Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1999–2000,
Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis, dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, 15 Mei 1999
Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI-TVRI XXXI, Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kebudayaan dan Kemanusiaan, terhitung 1 April 1999
Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group).Sejak 1 November 2002,
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, 2004-2005
Menteri Keuangan 2005-2010
Managing Director World Bank mulai 1 Juni 2010.
(Dari berbagai sumber)