Ancaman pengembilalihan masjid oleh kelompok Islam baru tak hanya dirasakan oleh NU, Muhammadiyah juga mengalami persoalan yang sama sehingga kedua ormas Islam ini sepakat melakukan pengamanan asetnya melalui sertifikasi.
“Muhammadiyah berkewajiban melindungi aset dan amal usahanya. Kalau terjadi kudeta, nantinya akan bersifat sementara karena dari segi aset, secara hukum milik Muhammadiyah,” kata Yunahar Ilyas, salah satu ketua PP Muhammadiyah dalam konferesi pers di lokasi Muktamar, Sabtu (3/7).
Ia meminta agar ormas Islam baru tersebut bersifat fair play, dengan tidak menggarap “lahan” yang sudah dimasuki fihak sehingga rawan menimbulkan konflik.
“Jangan berebut di lahan sempit, masih banyak “hutan belukar” yang luas sehingga kalau ini dilakukan, tak akan menimbulkan konflik,” terangnya.
Yunahar juga menegaskan, dikotomi antara Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak didaerah perkotaan dan NU bergerak di pedesaan kini sudah tidak tepat lagi karena keduanya telah mengembangkan basis yang dulu tidak dimasukinya.
Sebelumnya Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama (LTM NU) Bangil telah mendaftarkan puluhan masjid untuk mendapat sertifikat tanah ke kantor Badan Pertanahan Negara (BPN). Pendaftaran ini dilakukan untuk menghindari munculnya kasus sengketa atas tanah wakaf masjid yang masih sering terjadi hingga sekarang.
"Sementara selama ini, banyak masjid yang belum dibekali bukti. Termasuk asal usul masjid, ikrar wakaf, maupun manajemen masjid yang baik," terang Habibullah..
Kadang jumpai, ada masjid yang malas mengurus tanda tangan ahli waris dari si waqif. Sebab, ada ahli waris yang di luar Jawa atau di daerah lain. “Kadang juga untuk membuat ikrar waqaf saja, harus kami lakukan pembinaan dan sosialisasi," tandasnya. (mkf/min)http://nu.or.id
0 komentar:
Posting Komentar