Menimbang Partai Islam

SEPERTI dugaan banyak orang, partai (berbasis massa)
Islam tidak ada yang menjadi pemuncak hasil Pemilu 2014, tetapi hasil
perolehan suara mereka mengejutkan.
Bertentangan dengan hasil survei yang menyatakan rendahnya perolehan
suara mereka, yang terjadi justru pelonjakan suara tajam pada PKB. PPP
dan PAN naik sedikit, PKS walau diterpa badai hanya turun sedikit. Hanya
PBB yang suaranya di bawah ambang batas: 3,5%.
Pada Pemilu 1955, dua partai Islam menjadi pemenang kedua dan ketiga.
Jumlah perolehan suara partai Islam sedikit di atas 43% dari jumlah pemilih.
Angka ini menurun pada pemilu-pemilu era Orde Baru. Pada Pemilu 1999,
angka itu menjadi 37,4%, Pemilu 2004 menjadi 38,4%, dan Pemilu 2009
angka ini menjadi 29,3%. Kini, meningkat menjadi sekitar 32% berdasarkan
hasil hitung cepat.

Dari 12 partai peserta Pemilu 2014, yang dianggap sebagai partai Islam
adalah PPP, PKS, dan PBB. Partai berbasis massa Islam ialah PKB dan PAN.
PPP dan PKB dapat dianggap sebagai lanjutan dari Partai NU. PAN, PKS,
dan PBB dapat dianggap sebagai lanjutan dari Partai Masyumi.
Dinamika Pancasila dan Islam
Pemilu 1955 membuat konfigurasi kelompok partai berdasarkan aliran:
Islam, komunis, sosialis, Pancasila. Pasca 1965, partai beraliran komunis
dan sosialis sudah tidak ada. Muncul kelompok politik baru, yaitu Golongan
Karya, yang bekerja sama dengan ABRI. Partai lain ialah PDI (fusi PNI
dengan Parkindo, Murba, Partai Katolik, dan IPKI) serta PPP (fusi NU dengan
Parmusi, PSII, dan Perti). Saat itu PPP, termasuk NU, masih menginginkan
Islam sebagai dasar negara, bukan Pancasila.
Pada 1973, diajukan RUU Perkawinan yang ditolak oleh PPP dan ormas-
ormas Islam karena sejumlah ayat dalam RUU itu bertentangan dengan
syariat Islam. Perdebatan di DPR menjadi ramai karena massa sejumlah
ormas Islam menyerbu ruang Sidang Paripurna DPR. Pak Harto kemudian
menyetujui keinginan ulama- ulama yang menghendaki Pasal 1 dari UU itu
menentukan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan
hukum agama yang dipeluk. UU itu adalah UU pertama yang memberikan
ruang bagi masuknya ketentuan syariat Islam yang partikular.

Pada akhir 1984, Muktamar NU di Situbondo menerima asas Pancasila dan
menyatakan bahwa NKRI berdasarkan Pancasila adalah bentuk final dari
negara yang diperjuangkannya. PPP dan ormas- ormas Islam lain (kecuali
HMI MPO) mengikuti langkah NU: menerima asas Pancasila. Perubahan
sikap ormas dan orpol Islam terhadap Pancasila itu memberikan dampak
berupa perubahan sikap yang besar dalam memandang partai Islam dan
partai Pancasila. Sikap politik warga NU dan ormas Islam lain mencair.
Dalam sistem politik Turki yang 97% penduduknya Muslim, pengertian
sekuler lebih ketat dibandingkan di Indonesia. Di sana, dalam UUD mereka
secara tegas dinyatakan bahwa Turki adalah negara sekuler. Di sana tidak
diatur dalam UU bahwa perkawinan atau pernikahan hanya sah kalau
dilakukan sesuai hukum Islam. Semestinya pernikahan bisa dilakukan di
kantor catatan sipil, tetapi sebagian besar tetap menikah secara Islam.
Pada 1997, Partai Kesejahteraan di bawah Erbakan dilarang oleh militer
karena membawa simbol dan semboyan (jargon) Islam. Saat itu Muslimah
tidak boleh ke kantor atau kuliah dengan memakai jilbab.
Erdogan, melalui Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), kemudian tidak
lagi membawa simbol dan semboyan Islam. Tema yang mereka usung
adalah tema- tema masyarakat luas, seperti keadilan, kesejahteraan, HAM,
dan demokratisasi. Rekam jejak hasil perolehan suara AKP amat
menakjubkan. Pada Pemilu 2002, AKP meraih 34,3% suara. Pada Pemilu
2007, meraih 46,6% suara.

Di kita, dalam kaitan kebijakan ekonomi yang ditawarkan partai-partai
peserta pemilu, yang paling lengkap dan paling banyak diketahui
masyarakat baru Partai Gerindra. Mereka memasang iklan satu halaman
penuh di banyak koran, termasuk koran daerah, juga di televisi. Partai-partai
lain, termasuk partai Islam dan yang berbasis massa Islam, tidak ada yang
memasang iklan seperti itu.
Tidak ada partai Islam ataupun berbasis massa Islam yang coba
mengetengahkan konsep ekonomi Islam yang menurut saya amat sesuai
dengan konsep ekonomi konstitusi. Kalau partai-partai Islam menawarkan
secara luas dan intensif konsep ekonomi Islam, yang intinya adalah
pemenuhan hak-hak ekonomi-sosial-budaya, mewujudkan keadilan sosial,
dan  pemerataan kesejahteraan, niscaya mereka akan lebih banyak dipilih
oleh masyarakat.

Perlu tokoh
Terkait fenomena PKB, tidak bisa lepas dari kehadiran sejumlah tokoh yang
ikut mengampanyekan PKB. Selain karena masyarakat NU tahu bahwa PKB
didirikan Gus Dur, juga karena sosok Rhoma Irama dan  Mahfud MD yang
aktif berkampanye serta gencarnya iklan shalawat. Selain itu, KH Hasyim
Muzadi yang aktif turun ke berbagai basis umat NU untuk mengajak mereka
memilih PKB dan kembalinya tokoh seperti Gus Yusuf Khudlory menjadi
fungsionaris PKB menunjukkan perlunya tokoh dalam suatu partai, seperti
PKB.
Beberapa partai juga berkembang dengan mengandalkan ketokohan
seseorang, seperti Demokrat (SBY) dan Gerindra (Prabowo). PDI-P bisa
tetap mencorong karena mengusung  nama Bung Karno dan kepemimpinan
Megawati. Partai Golkar punya  jaringan kuat sehingga tidak bergantung
kepada tokoh.
PKS adalah partai yang organisasinya berjalan dengan baik. Kaderisasinya
juga. Namun, untuk bisa berkembang, PKS perlu lebih luwes dan mendekat
ke tokoh dan ulama NU ataupun Muhammadiyah. PKS memang tak
mengandalkan tokoh, tetapi kini punya ”presiden” yang masih muda dan
cukup banyak pengalaman. Dialah yang mampu memulihkan rasa pede
yang goyah saat pimpinan PKS sebelumnya terkena kasus.
Akan lebih baik jika jumlah partai, termasuk partai Islam, dikurangi pada
pemilu mendatang. Itu dilakukan dengan menaikkan ambang batas minimal
perolehan suara. Kalau ambang batas perolehan suara dinaikkan dari 3,5%
ke 5%, partai-partai yang ada masih akan tetap bertahan. Kalau dinaikkan
lagi menjadi 7,5%, mungkin tinggal dua partai (berbasis massa) Islam yang
masih bertahan.
Karena itu, harus mulai dipikirkan kemungkinan penggabungan secara
sukarela daripada hilang dari peredaran. Kalau pada pemilu mendatang
partai-partai Islam dan yang berbasis massa Islam tidak melakukan
kegiatan yang diusulkan di atas (menawarkan kebijakan ekonomi secara
terbuka dan meluas), amat mungkin terjadi perolehan suara mereka akan
mandek, bahkan menurun. Kecuali ada tokoh Islam yang punya pengaruh
kuat menjadi pemimpin atau ikonnya.

Oleh Ir. Shalahudin Wahid, artikel dan image bersumber dari kompas.com

Nahdliyins' comeback galvanizes PKB's voter turnout

JAKARTA -- The National Awakening Party (PKB), which
won 4.94 percent votes and ranked seventh in the 2009 legislative election,
surprisingly rose to the fifth position and secured 9.5 percent of the votes in
Wednesday's election.
The increase in PKB's vote turnover to about 92 percent raised questions
about the strategies PKB had adopted, which earned it a position higher
than that of the 2009 legislative election. It even overshadowed the ruling
Democratic Party (PD) in the fourth place, based on different unofficial quick
vote counts.
Some said that the PKB was able to gain more votes due to the popularity of
artist Ahmad Dani and self-styled Dangdut singer King Rhoma Irama, as
well as popular figures such as former Constitutional Court chairman Mahfud
MD and former vice president Jusuf Kalla.
However, executive director of the Indo Barometer research institute
Mohammad Qodari said the dominant factor that helped the PKB galvanize
its voter turnout was the support of Nahdliyins (members of the Indonesian
largest Muslim organization Nahdlatul Ulama/NU).
Nahdlatul Ulama, which was estimated to have members of about 35 to 40
million, was the Muslim organization instrumental to the birth of the PKB.
According to Qodari, the nearly 100 percent increase in the vote gained by
the PKB in Wednesday's legislative election was due to the support of the
Nahdlatul Ulama Muslim organization (NU).
"The increase in the votes gained by the PKB was not caused by Rhoma
Irama but by the support of the Nahdlatul Ulama (NU). The survey result on
the electability of the 'Dangdut' singer was low," Mohammand Qodari said
here on Thursday.
Meanwhile, communications expert Hendri Satrio of the Paramadina
University said the PKB successfully picked influential figures as its vote
getter, such as Rhoma Irama, Mahfud MD and Ahmad Dani. This made the
PKB appear different. PKB's people's convention also contributed to its
image, he added.
"If the Islamic parties established a central team, the PKB will most likely
lead it. Possibly, the PKB's strategy won the heart of some supporters so
that the PDIP's expectation to reap significant votes through what it called
the "Jokowi" effect was not completely successful," he added referring to the
presidential candidate of the Indonesian Democratic Party of Struggle
(PDIP).
"Jokowi effect" referred to the expectation that the nomination as a
presidential hopeful of popular Jakarta Governor Joko Widodo, better known
as Jokowi, will earn PDIP many votes in the legislative elections.
"PKB had built an effective political communication strategy by involving key
figures," Hendri Satrio said here on Thursday.
However, Executive Director of the Indo Barometer Mohammad Qodari said
the achievement of the PKB in attaining 9.5 percent of the votes in
Wednesday's legislative elections, from about 5 percent in the 2009
elections, indicated that "Nahdliyins" had returned to the PKB under the
leadership of Muhaimin Iskandar.
The votes of NU members split during the "odd" period between those who
supported Muhaimin and those who supported Abdurrahman Wahid, better
known as Gus Dur.
The Indo Barometer executive director noted that the NU had played an
important role in the development of the PKB, because it was the NU that
gave birth to the PKB during the leadership of Abdurrahman Wahid.
"NU was the country's largest Muslim organization because about 30
percent of the Indonesian Muslims were NU members," Qodari said.
Qodari was of the view that the return of the Nahdliyins to channel their
political aspirations to the PKB had caused the increase in PKB's vote gains,
which almost reached 100 percent. This was due to the efforts of its general
chairman Muhaimin Iskandar, who was able to maximize his party's existing
potential.
According to Qodari, Muhaimin was prepared to accommodate figures such
as Rhoma Irama and Ahmad Dani during its campaigns and provide a post
for the chief of the Lion Air airline, Rusdi Kirana, who had financial support. It
also benefited from the popularity of former member of the Constitutional
Court Mahfud MD and former vice president Jusuf Kalla.
"PKB also benefited from the popularity of the Chairman of NU Executive
Board (PBNU) Said Aqil Siradj, who appeared in PKB's official campaign
advertisements," Qodari said.
Referring to the results of Kompas' Exit Polls analysis on the result of
political parties' vote gains, he said the Nahdliyin support played a dominant
role in contributing to the PKB's vote gain increase.
Greg Fealy, a senior lecturer in Indonesian politics at the College of Asia and
the Pacific in the Australian National University, said in an article, "The
puzzle of Rusdi Kirana and Islamic Politics," the most intriguing factor in the
party's turnaround was the involvement of Rusdi Kirana, a Chinese non-
Muslim and the chief of Indonesia's fastest-growing airline Lion Air.
Fealy, whose article was quoted in the INSIDE STORY published by the
Swinburn Institute for social research of Australia, said Rusdi joined the
party with great fanfare in January 2014 claiming that he was a friend of the
late Gus Dur and an admirer of PKB's brand of religious pluralism.
Rusdi was immediately appointed deputy chairman of the party and set
about using his substantial wealth and connections for the party's electoral
advantage, Fealy wrote.
He said Rusdi appeared also to be using the PKB as a means to gain
bragging rights over one of his rivals, the media magnate Hary
Tanoesoedibjo, who joined ex-general Wiranto's Hanura Party and quickly
became its vice-presidential candidate.
Fealy pointed out that Rusdi had made no secret in PKB circles of his
determination to see the PKB win more votes than Hanura, something the
polls suggest will be easily achieved.
That's why PKB success was phenomenal and extraordinary.
According to communications expert Hendri Satrio, PKB's achievement in the
2014 legislative elections was extraordinary and caused the image of other
Islamic parties to shine again. (Andi Abdussalam)

Red: Julkifli Marbun

Sumber: Antara

MARI BICARA MELAWAN LUPA

MULAI,,,,,
Dulu, kau bilang jangan pilih partai yang calegnya non muslim karena tidak
islami, tapi sekarang kau pasang caleg non muslim dengan aneka dalih

Dulu, ketika Pilkada DKI, dalam kampanye PKS, HNW (Hidayat Nur Wahid) bilang bahwa Foke (Fauzi bowo) Omong Doang dan tidak bisa membawa perubahan DKI,,
Namun, tiba2, di putaran kedua kau berbalik jadi koalisi dan bilang Foke lebih siap jadi Gubernur DKI

Dulu, kau puji KPK yang tetap menunjukkan profesionalisme dan progresifitas dalam pemberantasan korupsi,,
Lalu, tiba2, Jubirmu FH (Fahri hamzah) setiap hari berkata: Bubarkan KPK karena
tidak netral dan tidak becus bekerja…,,sejak KPK menangkap LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)

Dulu, secara berjamaah kau mengaku tidak kenal Ahmad Fathanah (AF)
tetapi, Sertifikat tanah milik presidenmu ditemukan di tas AF, dan
akhirnya Bekas Presiden PKS itu terpaksa berkata: Iya, saya kenal.
Kemudian, tiba2, beredar foto kalian sedang makan bareng, dan FH pun akhirnya berkata: Saya Terpaksa Kenal.
Dan berikutnya, di dalam sidang, penyidik KPK bilang kalau HNW dan AF ikut naik pesawat, dan HNW pun terpaksa berkata: Iya, saya kenal.

Dulu kau bilang bahwa kasus LHI adalah konspirasi besar untuk
menghancurkan PKS,
Kemudian dalam perjalanan kasus, peran LHI & AF semakin terang benderang, dan bukti2 mulai bermunculan.
Lalu, tiba2, secara berjamaah AF, FH, dan HNW berkata kasus itu
adalah urusan pribadi LHI, tidak ada kaitan dengan institusi PKS

Dulu, kau membantah bahwa Darin Mumtazah (DM) itu istri LHI. Bahkan kau bilang ini adalah fitnah dan merupakan Festival KPK,
Bahkan situs pkspiyungan , situs propagandamu, memposting pic seorang Angry Sipelebegu yang mirip LHI, sampai yang bersangkutan mencak2.
Lalu, saat terbukti bahwa DM adalah Istri LHI, tiba2 kalian berbalik ucap
dengan membela dan bilang kalau itu adalah Poligami sah nan teladan.

Kalian bilang jangan pilih PDIP karena dibelakangnya penuh konglomerat Cina, cukong liberal dan pro asing. But the bad news is...
Tapi kalian lalai bahwa pemenang tender proyek geothermal ciremai Jabar
yang digawangi oleh Aher adalah Chevron.

Kalian Lalai, bahwa ditengah2 teriakan penolakan para kader PKS terhadap proyek RS.Siloam di Padang , Majelis Syuro kalian (Hilmi Aminudin) malah ikut meresmikan proyek grup LIPPO tersebut.

Kalian juga lalai, kalau PKS adalah satu satunya partai yang berkoalisi
dgn PDIP di Pilgub Bali 2013...dan akhirnya kalah, dan sekarang tiba-tiba kalian menunggu klarifikasi megawati, sedangkan kalian tidak pernah klarifikasi semua
kemunafikan kalian..

Lagi, Politisi PKS diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil
Anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Tamsil Linrung , Senin (24/3/2014).
Tamsil diperiksa sebagai saksi terkait proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengajuan
anggaran proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan dengan
tersangka pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo .
"Diperiksa sebagai saksi tersangka AW," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK
Priharsa Nugraha.
Selain Tamsil, penyidik KPK juga memanggil Putranefo A, Prayuga, Direktur Utama PT
Masaro Radiokom dan Syuhada Bahri, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
Tamsil sendiri sudah tiba di kantor KPK. Namun, pria yang tampil dengan mengenakan batik
abu-abu lengan panjang itu memilih irit bicara.
"Iya diperiksa. Tapi nanti ya, saya diperiksa dulu," kata Tamsil.
Syuhada dan Tamsil sudah dipanggil pekan lalu. Sayangnya, keduanya tak hadir.
Pemanggilan kali ini pun merupakan penjadwalan ulang dari sebelumnya.
Tamsil dipanggil lantaran dianggap mengetahui mendengar, atau melihat perbuatan tindak
pidana korupsi yang dituduhkan kepada tersangka. Terlebih, Tamsil saat anggaran proyek
SKRT diajukan ke DPR sekitar 2007 duduk di Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian
Kehutanan.
Tamsil sendiri pernah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan Yusuf Erwin Faishal,
anggota DPR yang menjadi terdakwa kasus SKRT ketika itu.
Tamsil saat bersaksi dalam persidangan mengaku sempat menerima uang berupa cek
perjalanan dari Yusuf terkait alih fungsi hutan lindung di Tanjung Api-api. Meski demikian,
Tamsil mengklaim uang tersebut telah dikembalikannya.
Tamsil juga mengaku bahwa anggoro pernah menawarinya uang dalam amplop terkait SKRT.
Lagi-lagi, Tamsil mengklaim menolak pemberian uang itu.
Saat itu, klaim Tamsil, anggaran untuk SKRT sebenarnya sudah diusulkan agar dibatalkan di
DPR. Anggoro kemudian mengajak Tamsil bertemu lantaran Anggoro menyadari kemungkinan
anggaran untuk proyek itu ditolak DPR.
Anggoro pada pertemuan itu menjelaskan bahwa SKRT merupakan program government to
government. DPR, kalim Anggoro, tidak bisa memutuskan kerja sama itu lantaran merupakan
bantuan loan dari Amerika Serikat.
Namun, Dewan pun menyetujui anggaran SKRT pada Oktober 2007. Menurut Tamsil,
departemen Keuangan meminta agar program itu diteruskan.
Untuk diketahui, proyek SKRT sudah dihentikan pada 2004 lalu Menhut masih dijabat M
Prakoso. Akan tetapi, proyek tersebut dihidupkan kembali atas upaya permintaan Anggoro
Widjoyo semasa MS Kaban menjabat Menhut.
Direktur Utama PT Masaro Radiokom itu diduga memberikan uang kepada 4 anggota Komisi
IV DPR yang menangani sektor kehutanan. Mereka yakni, Azwar Chesputra, Al-Amin Nur
Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluas. Komisi IV yang saat itu dipimpin oleh Yusuf
Erwin Faishal pun mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk melanjutkan proyek SKRT itu.
Komisi IV DPR, dalam SK tersebut, meminta Departemen Kehutanan (sekarang Kemenhut)
meneruskan proyek SKRT, dan mengimbau Dephut agar menggunakan alat yang disediakan
PT Masaro untuk pengadaan barang dalam proyek tersebut.
Oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Yusuf Erwin Faisal, Azwar, Al Amin, Hilman,
maupun Fachri telah divonis pidana. Anggoro, Anggodo Widjojo juga sudah dijerat KPK dan
sudah dihukum pidana penjara.
Anggoro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 19 Juni 2009. Anggoro selaku pemilik
PT Masaro Radiokom diduga memberikan hadiah atau janji kepada sejumlah pejabat atau
penyelenggara negara untuk meloloskan pengajuan anggaran SKRT di Departemen
Kehutanan 2007.
Dia kemudian buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 17 Juli 2009.
Tapi, pada akhir Januari 2014 ini pelarian Anggoro berakhir di Zhenzhen, China. Ia kemudian
diterbangkan ke Tanah Air dan dititipkan di Rumah Tahanan POMDAM Guntur Cabang KPK,
Jakarta Selatan.
Fakta persidangan kasus ini juga menyebutkan adanya aliran dana ke sejumlah pejabat di
Dephut, termasuk mantan Sekjen Dephut, Boen Purnama.
Kaban selaku Menhut, diduga mengetahui aliran dana ke pejabat Kemenhut tersebut.
Kaban juga diduga menandatangani surat penunjukkan langsung terhadap PT Masaro
Radiokom. Kaban usai diperiksa KPK 2012 lalu mengungkapkan bahwa penunjukan langsung
PT Masaro sudah sesuai prosedur.(www.tribunnews.com)

Habib Munzir pernah ditanya tentang PKS, apa jawabannya ?

Disebuah forum online Majelis Rasulullah, Mei 2008, Habib Munzir bin
Fuad Al-Musawa pernah ditanya oleh simpatisan PKS tentang Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) dan Wahhabi.
Pimpinan Majelis Rasulullah itu memberikan tanggapan bahwa PKS banyak dihuni oleh
kaum Anti-Maulid (non-Aswaja) , akan tetapi PKS mulai merubah keadaannya dengan dekat
pada kalangan Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja). Namun, menurut pengamat politik
Aswaja, PKS melakukan itu hanya bentuk manuver politik semata.
"Rahmat dan Anugerah Nya swt semoga selalu menerangi pada hari hari anda. Saudaraku
yg kumuliakan, Pks banyak dihuni para kaum anti maulid, namun akhir akhir ini pks
merubah keadaannya menjadi bermasyarakat dengan aswaja, dan banyak pula kaum anti
maulid meninggalkan pks sebab mereka banyak merangkul para habaib dan ulama, namun
sebagian pengamat politik aswaja tetap mengatakan bahwa pks hanya berpolitik demikian,
dan jika mereka berkuasa maka mereka akan kembali dengan akidahnya, karena mereka
memakmurkan para ustaz yg mengajarkan fiqih yg tidak berpegang pada satu madzhab,
dan ajaran tauhid ilahiyah yg bertentangan dengan aswaja. Demikian pro dan kontra atas
pks, namun pribadi saya sendiri berlepas diri dari segala permasalahan politik. Demikian
saudaraku yg kumuliakan, semoga sukses dg segala cita cita, semoga dalam kebahagiaan
selalu. Wallahu a'lam", tulis Habib Munzir.
Terkait manuver politik PKS, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Adnan Anwar juga pernah
mengingatkan supaya warga NU berhati-hati kepada manuver politik simbolik seperti yang
dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Wasekjen PBNU mengatakan hal itu dalam menanggapi Presiden PKS, Anis Matta yang
berziarah dan tahlilan ke makam Sunan Kalijaga pada April 2013. Ia menilai Anis Matta,
lulusan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), sebuah lembaga di bawah
naungan Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa'ud Riyadh Saudi Arabia melakukan
manuver politik.
“Itu politik pengelabuan!” tegas Adnan di gedung PBNU, Jakarta, Rabu, beberapa bulan lalu
(3/4/2013).
Adnan menambahkan, politikus PKS itu melakukan amalan warga NU, tujuannya hanya
meraih simpati dan mendulang suara di saat citra PKS rusak. Karena partai yang mengaku
islami tersebut dilanda skandal korupsi yang melibatkan presiden partainya.
Habib Munzir Berharap Paham Wahhabi Sirna
Habib Munzir bin Fuad Al Musawa juga mengatakan bahwa hubungan dirinya dengan
Titaful Sembiring (tokoh PKS) baik dan saling menghadiri undangan masing-masing.
Habib Munzir juga menegaskan bahwa parpol manapun yang mengundang selama untuk
tujuan baik, ia akan hadir. Akan tetapi ia mengaku tidak ikut campur dengan urusan dunia
politik.
"Kita tetap bersih dari politik, parpol manapun mengundang saya saya akan hadir jika untuk
hal yang baik." tegasnya.
"Kita berharap faham wahabisme di dunia sirna dengan kebangkitan aswaja, karena faham
faham sesat diizinkan oleh Allah muncul berkembang demi memancing bangkitnya
muslimin dan ulama untuk membenahi kebenaran dan kemuliaan islam" tambahnya. (*)
Redaktur : Ibnu Mansyur
Sumber : Majelis Rasulullah.org (24/5/2008), NU Online (3/4/2013) / Ilustrasi Foto
(Antarafoto.com ) : Safari Presiden PKS beserta rombongan di Ponpes Tebuireng,
Jombang, Jawa Timur.(berita:muslimedianews)

Pendiri PKS pun mengkritik PKS

Pasca terkuaknya skandal korupsi impor daging sapi yang melibatkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaq, diskusi mengenai partai yang bersangkutan begitu ramai, utamanya di dunia maya (internet). Di bawah ini adalah kumpulan pernyataan beberapa pendiri Partai Keadilan yang merupakan cikal-bakal Partai Keadilan Sejahtera, yang banyak dishare di jajaring sosial FB.

- Mashadi Mantan pendiri Partai Keadilan (PK),
Mashadi mendesak para elit tinggi PKS untuk segera mendeklarasikan diri pembubaran PKS. Sebab pasca kasus korupsi daging impor sapi yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq membuat malu kader PKS di seluruh Indonesia. “Dengan kejadian itu (kasus korupsi Luthfi) harusnya PKS dapat segera mendeklarasikan pembubaran partai,” tegas Mashadi di Jakarta, Minggu (03/02/2013). Mashadi menjelaskan bahwa apa yang sudah terjadi terkait kasus korupsi yang menimpa PKS ini sudah merupakan kehancuran total. “Bukan hanya itu kami juga harus menanggung beban sejarah akibat dari tindakan yang mereka lakukan dan ini tidak bisa dihapus satu atau dua generasi,” cetusnya. Terlebih, kata Mashadi, ini akan menjadi beban bagi seluruh umat islam akibat tindakan mereka. “Bagaimana sebuah gerakan dakwah yang mereka lakukan itikad politik hasilnya tidak jadi teladan bagi umat islam,” pungkasnya.
Sumber: http://www.centroone.com/news/2013/02/1r/pendiri-pk-ingin-pks-dibubarkan/

- K.H. Yusuf Supendi, Lc. Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Yusuf Supendi, miris dengan ditetapkanya Presiden PKS Luhfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yusuf mengatakan, dengan adanya kasus ini semakin membuat masyarakat tak percaya lagi terhadap PKS yang mengusung citra sebagai partai dakwah. Menurutnya, tak ada gunanya PKS berdiri. Dia secara tegas mengusulkan agar PKS gulung tikar untuk kembali berdakwah saja. “Dengan kasus ini kader yang objektif tambah tidak yakin dengan elite PKS. Kemudian khalayak ramai tambah tidak percaya, mau ngapain lagi sih? Lebih baik PKS gulung tikar kembali ke habibatnya berdakwah saja, daripada disetir politik,” ujar Yusuf saat berbincang dengan Okezone, Kamis (31/1/2013).
Menurut Yusuf, untuk apa partai dilanjutkan jika hanya membuang-buang biaya yang tak sedikit jumlahnya. ”Untuk apa kalau tambah parah, biaya besar, kerugian tambah besar? Kalau begini bisa punah. Rakyat tambah pintar kok. Kampung-kampung saja sudah pada tahu,” tuturnya. Yusuf mengakui bahwa PKS sudah lama ditinggalkan pendukungnya secara perlahan-lahan.
Dia mencontohkan dalam kasus Pemilukada di Banten, dimana suara PKS hilang dua per tiga. Hal yang sama juga terjadi di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap impor daging sapi. Mereka yaitu Presiden PKS yang juga anggota Komisi I DPR, Luthfi Hasan Ishaaq dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, serta dua direktur PT Indoguna, yakni Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi. Arya dan Juard sebagai pemberi suap diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 Undang- Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara Ahmad dan Luthfi diduga melanggar Pasal 12 a atau b, atau Pasal 5 ayat 1 dan 2, atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sumber: http://news.okezone.com/read/2013/01/31/339/754374/yusuf-supendi-pks- baiknya-gulung-tikar

 - Drs. Abu Ridho, A.S.
 “Perilaku politisi dan petinggi PKS sudah berubah dari cita-cita awal pendiriannya,” ujar Abu Ridho kepada INILAH.COM, Jumat (18/3/2011). Menurut Abu Ridho, beberapa elit PKS saat ini sudah berubah menjadi pragmatis. Hal ini telah menjadi persoalan internal yang lama diperdebatkan di internal PKS.
Sumber: http://www.inilah.com/read/detail/1335532/abu-ridho-benarkan-elite-pks-sudah- melenceng -

Syamsul Balda, S.E., M.M.
“Dulu motif kita mendirikan PK itu karena ideologinya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, namun semua telah berubah. PKS sekarang adalah partai yang sangat pragmatis yang hanya mencari jabatan, uang dan kekuasaan saja. Masyarakat tidak buta mengenai hal itu,” kata Syamsul. “Pimpinan PKS mengatakan PKS tidak akan memperjuangkan syariat Islam, inikan berbeda dengan PK. Artinya ada perbedaan ideologi, dan PKS sekarang pragmatis. Jadi stategi politik PK dan PKS pun berbeda,” katanya.
Syamsul Balda mengaku prihatin dengan kondisi PKS sekarang yang dihuni kader-kader pragmatis, yang menyebabkan banyaknya tudingan masyarakat bahwa PKS telah menjual agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan saja. “Kita minta kader PKS sekarang agar dalam berpolitik tidak lagi menggunakan jargon-jargon Islam, karena masyarakat akan terkelabui dengan politik santun PKS,” katanya. Mantan Wapres PK ini menegaskan, apa yang disampaikan Yusuf Supendi selaku pendiri PK/ PKS terhadap prilaku elit-elit PKS sekarang benar adanya. “Saya yakin dia menyatakan seperti itu bukannya tanpa dasar, karena dia tentunya tahu ada konsekuensi hukum, jika itu bohong. Semuanya ada bukti-bukti-nya,” katanya.
Sumber: http://www.batamtoday.com/berita2433-Kebobrokan-PKS-Terus-Diungkap- Kadernya-Sendiri.html

 - Mutammimul Ula, S.H.
“PKS memerlukan ketokohan yang kuat. Ini kritik yang saya sampaikan kepada teman-teman PKS di pusat. Hilangkan prilaku yang dapat mengundang prasangka negatif. Saya saja tidak berani satu mobil dengan perempuan yang bukan istri saya atau keluarga saya. Takut orang berprasangka lain,” paparnya.
Sumber: http://forum.detik.com/pks-dikiritik-kadernya-t426957.html

KPK : PKS jangan memutar balikkan fakta !

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Partai Keadilan Sejahtera tidak membolak- balikkan fakta penyitaan lima mobil terkait tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, penyidik bahkan membawa printer untuk membuat berita acara. “Kami meminta untuk tidak membolak- balikkan fakta, karena memang proses hukum yang dilakukan KPK seperti itu, dan KPK memang tidak boleh melakukan kesalahan,” ujar Bambang saat menggelar konferensi pers di gedung KPK, Jumat, 10 Mei 2013. Bambang mengaku sudah memanggil para penyidiknya dan meminta klarifikasi. Kronologis dari penyidik sama seperti yang dituturkan juru bicara KPK Johan Budi beberapa waktu lalu. Yakni pada Senin malam kemarin, salah satu saksi Luthfi yakni Ahmad Zaky dipanggil pukul 09.00 pagi. Tapi, Zaky datang terlambat, yakni setelah makan siang. Setelah itu Zaky diperiksa. “Setelah diperiksa itu, diketahuilah bahwa Ahmad Zaky (adalah) salah seorang yang berperan mengalihkan mobil-mobil milik dari LHI dari satu rumah (LHI) ke satu tempat lain (DPP PKS),” ujar Bambang. Lalu pada pukul 20.30, penyidik membawa Zaky ke tempat yang dimaksud yakni kantor DPP PKS. Saat berangkat ke kantor DPP, KPK membawa seperangkat alat kelengkapan sita. “Pada saat itu juga sudah dibawa lengkap surat perintah penyitaan dan penggeledahan, dibawa juga printer komputer, karena biasanya dibuatkan berita acara,” kata Bambang. Sesampainya di sana, Zaky diminta menunjukkan di sebelah mana mobil-mobil itu diparkir dan diminta untuk menyerahkan kunci. Tapi, kunci tersebut tak juga diserahkan oleh Zaky. Penyidik pun meminta pada pihak yang dianggap dituakan di DPP atau siapa pun yang bisa bertanggung-jawab. Tapi, tak ada yang mau memfasilitasi. Penyidik-penyidik juga menemui dua orang petugas satuan keamanan. Kepada para satpam, penyidik menunjukkan surat perintah penyitaan. Menurut Bambang, saat itu memang tidak diberikan surat penyegelan kepada mereka, karena memang akan diberikan setelah berita acara dibuat. Tapi, satpam menolak menandatangani berita acara, sehingga penyidik membuat berita acara penolakan. Sementara itu, penyidik tiba-tiba kehilangan Ahmad Zaky. “Ahmad Zaky tidak pernah kembali lagi, dan menurut informasi dia melarikan diri. Ada orang yang melihat orang mirip Ahmad Zaky, pakai jaket coklat, lompat pagar. Katanya Ahmad Zaky kelelahan, tapi dia tidak minta izin,” ujar Bambang. Dari klarifikasi penyidik tadi kepada Bambang, pihaknya yakin KPK tidak melanggar prosedur hukum penyitaan. “Tidak benar ada ketentuan prosedural yang dilanggar, semua dilalui prosedurnya,” katanya.(www.mosleminfo.com)

KPK sita beberapa mobil mewah bekas presiden PKS

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) me

nyegel tiga mobil yang berada di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Senin (6/5/2013) malam. Mobil-mobil itu adalah VW Caravelle bernomor polisi B 948 RFS, Mazda CX9 B 2 MDF, dan Fortuner B 544 RFS. Diduga, ketiga mobil ini berkaitan dengan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kepengurusan tambahan kuota impor daging sapi. “Mobil-mobil tersebut diduga terkait dengan tersangka LHI (Luthfi Hasan Ishaaq),” kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat. Kini, tiga mobil itu masih berada di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Sebelumnya, KPK menyita Toyota FJ Cruiser bernomor polisi B 1340 TJE yang diduga milik Luthfi. FJ Cruiser itu kini diamankan di halaman parkir Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. KPK memeriksa Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrahman pada 17 April dan 23 April 2013. “Hanya soal mobil Caravelle saja. Sudah cuma itu saja,” kata Mahfudz seusai pemeriksaan, Selasa (23/4/2013) malam. Mahfudz diajukan sejumlah pertanyaan penyidik KPK, di antaranya mengenai kepemilikan sejumlah mobil. Ia diminta memisahkan mobil milik partai dengan milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, yang menjadi tersangka dalam kasus ini. “Tentang kepemilikan mobil, mana yang punya partai, dan mana punya beliau (Luthfi),” kata Mahfudz, Rabu (17/4/2013).
Dari sejumlah mobil yang dikonfirmasikan penyidik kepadanya, Mahfudz membenarkan bahwa PKS memiliki Volkswagen Caravelle. Harga mobil jenis ini ada yang mencapai Rp 1 miliar. “Ada mobil organik yang milik partai, yang Caravelle itu milik partai. Kalau yang lain itu milik LHI (Luthfi Hasan Ishaaq),” ucap Mahfudz. Namun, dia tidak mengungkapkan mobil apa saja yang dimiliki Luthfi. KPK juga telah menyita lima mobil yang diduga berkaitan dengan orang dekat Luthfi, Ahmad Fathanah, yakni Honda Jazz putih, Toyota Land Cruiser Prado dengan nomor polisi B 1739 WFN, Toyota Alphard B 53 FTI, Mercedes Benz C200 B 8749 BS, dan FJ Cruiser B 1330 SZZ.
Baik Luthfi maupun Fathanah merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang kepengurusan kuota impor daging sapi. Dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, Luthfi diduga bersama-sama Fathanah menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama sebagai imbalan mengupayakan tambahan kuota impor daging untuk perusahaan tersebut. Adapun nilai commitment fee yang diduga dijanjikan kepada Luthfi mencapai Rp 40 miliar. Dari total nilai fee tersebut, baru Rp 1,3 miliar yang diberikan. Sumber: Kompas