Belakangan ini kerap mencuat ke permukaan tentang adanya pungutan terhadap siswa yang memberatkan para orang tua,padahal sekolah dimana siswa belajar sudah jelas mendapat gelontoran bantuan anggaran dari pemerintah. “Apapun bentuknya pungutan yang diterapkan di sekolah terutama sekolah negeri jika tidak ada kesepakatan dengan orang tua murid adalah pungutan liar alias pungli.!” Demikian ditegaskan Dwi Agung HS, aktifis LSM Bintang Nusantara yang dikenal banyak mengkritisi kebijakan dan dugaan penyimpangan anggaran di dunia pendidikan di Pemalang.
Menurut Dwi Agung, pungutan demi pungutan terutama di SD negeri yang selama ini memberatkan wali murid ada kalanya hanyalah kong kalikong pihak sekolah dengan komite.Sehingga dengan dalih sudah dimusyawarahkan dan disetujui komite pihak sekolah seenaknya melakukan pemungutan kepada siswa.
Selain maraknya pungutan yang memberatkan orang tua murid yang dilakukan sekolah negeri,terlihat pula sikap sekolah negeri yang kurang memperhatikan hal bina lingkungan. Hal ini banyak terjadi dimana warga di permukiman sekitar sekolah tetap kesulitan menyekolahkan anaknya karena tidak punya cukup biaya. “Malah ada sebuah SD negeri tetap memungut biaya ratusan ribu kepada siswanya yang miskin meskipun tinggalnya di lingkungan dekat sekolah,” tegas Dwi Agung tanpa menyebut nama SD negeri yang dimaksudkan, Minggu (27/6)
Yang memprihatinkan di sekolah tersebut, ungkapnya lebih jauh,tidak semua orang tua siswa diajak bermusyawarah bersama komite sekolah,tetapi hanya sebagian perwakilan. Akibatnya,sebagian besar wali murid yang diberi surat edaran berisi besaran pungutan merasa keberatan.
“Payahnya meski katanya sudah ditangani pengawas, pungutan ratusan ribu itu berjalan terus dan dikaitkan dengan pengambilan raport siswa,” tegasnya.
JANGAN MEMAKSA
Sukarela Kepedulian terhadap pendidikan itu hal yang positif, tetapi soal besar sumbangan jangan didikte dan dipaksakan.Hal itu diutarakan Nasir Effendy, Bc Hk, anggota Komite SDN 14 Mulyoharjo Pemalang yang mengaku prihatin mendengar ada SD negeri yang memungut biaya ratusan ribu dengan dalih untuk rehab pagar sekolah tetapi tidak semua wali murid diajak rapat oleh komite sehingga banyak yang merasa keberatan.
Menurutnya,ketika di SDN 14 Mulyoharjo akan memperbaiki lantai keramik di salah satu ruang kelas,pihak komite mengundang semua wali murid untuk bermusyawarah. “Kami mengundang seluruh wali murid untuk musyawarah, tidak hanya perwakilan tapi semua kami undang untuk bermusyawarah bersama,” katanya.
Kepada semua wali murid yang mampu ditawarkan untuk memberikan sekedar taliasih guna merehab lantai kelas yang rusak. “Kami tawarkan tanpa ada indeks dan besaran angka rupiah yang harus diberikan sebagai tali asih, dan bagi wali murid yang tidak mampu kami juga tidak memaksa untuk membantu,” jelas Nasir Effendy yang juga aktifis LSM.
Yang terjadi di SDN 14 Mulyoharjo,menurutnya,sumbangan adalah sukarela dan telah disepakati bersama semua wali murid, bukan perwakilan. Lebih dari itu tidak sepeserpun diberikan untuk kepala sekolah dan pengurus komite. Dan yang penting, imbuhnya,pelaksanaan pemasangan lantai keramik dikerjakan profesional dengan pertanggungjawaban lengkap baik secara manajemen maupun secara administrasi.
Tradisi pungut memungut yang sangat memberatkan orang tua siswa dari kalangan kurang mampu juga mendapat perhatian Benny Harsono (50) dari LSM Forum Komunikasi Indonesia 1 (FKI-1). “Lha sekolah negeri kan sudah mendapatkan dana dari pemerintah,kenapa dengan berbagai dalih masih saja memungut kepada siswa?. ” tegas dia di kediamannya Sabtu (26/6) petang.
Menurut Benny Harsono, untuk pendidikan dasar 9 tahun, yaitu setingkat SD dan SMP,selain bantuan bentuk program lain pemerintah telah menyediakan BOS yang nilainya cukup besar bagi setiap siswa. “Tetapi meskipun sudah ada BOS siswa tetap saja dibebani pungutan. Kenapa hal ini bisa terjadi…?” tandasnya bernada tanya. (Dentang HS/RN)http://pesisirnews.com
0 komentar:
Posting Komentar