Setelah sebelumnya Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang menemukan adannya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan dana Bantua Operasional Sekolah (BOS), kini anggota Komisi D rupanya tidak akan diam akan terus melakukan upaya pemantauan terhadap pelaksanaan dana tersebut. Meskipun telah sepakat akan secara bersamas-sama untuk melakukan revisi, terkait pelaksanaan dana BOS yang ada di Pemalang.
Seperti diberitakan sebelumnya, diduga kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ikut dapat bagian dana itu. Bahkan, Kejaksaan juga telah melakukan penanganan secara hukum. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang Ikmaludin Aziz menuturkan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dalam pelaksanaan dana BOS. Meskipun sudah ada upaya revisi yang dilakukan oleh jajaran dinas pendidikan, terutama dalam pengolalaan dana pendampingan kegiatan sekolah (DPKS). Namun, agar pelaksanaan dan BOS dapat berjalan sebagaimana sesuai aturan kegiatan dilapangan akan terus dipantau.
’’Kami akan terus melakukan kegiatan pemantuaan terhadap pelaksaaan dana BOS,”
katanya kepada Radar Minggu (4/7).
Kegiatan pemantauan dalam pelaksanaan dana BOS yang sebelumnya sudah banyak dilakukan, menurutnya, akan terus dilakukan tanpa berhenti begitu saja. Namun demikian, beberapa kegiatan pemantauan yang sidah dilakukan pihaknya belum sempat melakukan evaluasi, karena pemantauan dana BOS akan terus berlanjut. ’’Sementara ini, hasil pantaun kami belum dilakukan evaluasi. Sebab, upaya pemantuan dana BOS akan terus dilakukan,” ujarnya.
Sementara, Ikmalidin Aziz menjelaskan, hasil temuannya setelah dilakukan rapat evaluasi bersama Dinas Pendidikan, Komisi D telah meminta kepada dinas terkait agar meninjau ulang kegiatan di Koordinator Pusat Kegiatan Guru (KPKG) yang ada UPPK. ’’Yang jelas, Komisi D tetap meminta kepada dinas untuk meninjau ulang semua program kegiatan yang ada di KPKG,” tandasnya. (mg1)radartegal.com(ilustrasi:simpanglima.wordpress.com)
0 komentar:
Posting Komentar