Progresifitas Pemikiran perempuan NU

oleh:AI MARYATI SHALIHAH
Berkata tidak pada politik praktis tidaklah mudah. Ada segudang godaan dan ajakan yang menjanjikan, salah satunya terkait azas pragmatisme manusia: pemenuhan kebutuhan hidup, pemenuhan kebutuhan untuk mencapai strata sosial lebih tinggi dan eksistensi politik yang kuat.

Dalam pemikiran Weber, strata sosial menjadi ukuran personal dalam bertindak. Ia melihat begitu dominannya motivasi individu dalam melakukan tindakan sosial, yaitu mencapai strata sosial. Jika motifnya politis, maka tujuannya menjadi penguasa politik. Jika sosial, tujuannya adalah kedudukan/status sosial (prestise). Jika motifnya ekonomi, tujuannya menduduki peringkat kelas tertinggi (privilege).

Tapi benarkah motivasi individu itu relevan dengan konteks kekinian, di mana begitu carut marutnya motivasi orang dalam mengambil seluruh keinginan manusiawinya serta melabrak seluruh sekat perjuangan demi mengambil tujuan hidupnya? Adakah kesalahan teori Weber membuat diagnosis dalam uji materi temuannya itu? Bukankah saat ini kita saksikan arena perjuangan itu bukan hanya yang simetris, karena kalau bisa orang melakukan berbagai cara untuk mendapat posisi, uang, dan jabatan sekaligus?


Kita hari ini

Kiranya tidak bijak melimpahkan kesalahan pada Weber dalam berteori. Sebab, jangan-jangan yang jadi persoalan adalah justru kita sendiri, yang sudah begitu gampang terkontaminasi virus pragmatisme atau yang disebut super-ego oleh Sigmund Freud sehingga menjadikan hidup manusia begitu sensitif dengan kepentingan pribadinya, tanpa peduli pada dampak keserakahan pilihan itu, dampak yang mengakibatkan hilangnya fokus dan konsistensi dalam arena perebutan tujuan hidup yang sesungguhnya.

Dalam terminologi politik, hal ini yang disebut dengan disorientasi, di mana seseorang bisa beralih kendali di tengah jalan tanpa peduli proses atau jalan panjang yang pernah dilalui. Ketika ada input atau sekadar pengaruh, maka dengan serta merta ia mengambil kendali baru dan mendudukannya menjadi sebuah claim kepentingan umum dan menjadi ujung tombak kepentingan kelompok tersebut, meski belum tentu kiamat akan datang jika ia tak terlibat.

Dalam konteks relasi sipil dan politik, pemisahan struktur perjuangan dalam melakukan perubahan sosial menjadi sebuah kemestian. Ia merupakan genetik yang berbeda dan patut mendapat ruang strategis masing-masing untuk mendapatkan kiprah yang maksimal. Perkawinan silang keduanya hanya bersifat kultural. Perumusan kultural ini menjadi cikal bakal budaya demokratik yang substansial, karena mampu menciptakan relasi yang saling menguntungkan: antara check and balance, terjadinya sinergi pemberdayaan, dan posisi kemandirian.

Dengan demikian, peta politik praktis yang sering menjadi bayang-bayang dalam perhelatan akbar keormasan di Indonesia hendaknya turut menjadi bahan introspeksi. Kiprah kelembagaan yang menjadi indikator utama masyarakat sipil janganlah dibelit-belitkan oleh aspek-aspek keserakahan tadi, sehingga mengaburkan khittah dan pengabdiannya selama ini. Biarlah kritik yang terus menyerang menjadi sebuah perbaikan bagi masa depan. Tetapi yang paling dibutuhkan saat ini adalah otokritik yang akan menjadi energi dan spirit bagi keberlangsungan eksistensi ormas di Indonesia.


Fatayat hari ini

Membuka lembaran lama fatayat NU sebagai ormas perempuan paling berpengaruh di Indonesia, tak diragukan lagi peran strategis mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Fatayat mampu memediasi peran perempuan NU yang masih berada di lembaran konservatif, terpinggirkan dan di jurang kemiskinan menjadi perlahan-lahan bangkit dan bernegosiasi dengan banyak pemangku kepentingan. Baik melakukan penguatan dirinya dalam pembangunan kapasitas, bargaining position dengan negara melalui advokasi kebijakan, dan memanfaatkan ruang NGOs nasional dengan bermitra melalui lembaga donor internasional. Ini menjadikan Fatayat sebagai agen perubahan kaum perempuan Indonesia khususnya dan menjadi simbol masyarakat sipil pada umumnya.

Dalam menilik lembaran kisah saat ini, Fatayat sejatinya melakukan introspeksi dalam politik organisasinya. Peran-peran mutakhir yang selama ini disandang, sejatinya akan terus berdiri tanpa adanya reduksi dari peran-peran spontanitas yang sesaat. Terlebih lagi dalam arena perhelatan poitik. Justru, sebaliknya, Fatayat hendaknya menjadi kawah candradimuka dalam melakukan penataan politik organisasi, sehingga mampu membangun kapasitas yang kuat tanpa terganyang oleh motivasi yang taktis.

Oleh sebab itu, belajar dari perhelatan masa lalu dan menakar dari kiprah masa kini, sudah saatnya Fatayat menjunjung tinggi aturan main kongres yang fair dan tidak terjebak dalam simulacrum politik praktis, yang memerankan posisi kelembagaan menjadi taktis dan tidak strategis.


Menabur benih

Kontrak politik yang paling strategis yang dilakukan fatayat adalah konsistensinya dalam menabur benih progresifitas. Progresif berarti tidak alergi pada pembaruan pemikiran yang diakibatkan oleh bentuk arus liberalism pengetahuan. Ia justru mengimbanginya dengan pemanfaatan-pemanfaatan kekinian.

Wacana gerakan perempuan, termasuk di dalamnya analisis gender dan instrumen pengetahuan modern, merupakan tantangan kekinian yang harus dimanfaatkan Fatayat menjadi satu kekuatan politik masyarakat NU. Merangseknya ilmu pengetahuan itu merupakan wujud dari sebuah percaturan nilai globalisasi yang real di depan mata. Ia bukan harus dihindari, tetapi penting untuk diakomodasi.

Josep Stigliz (2000) mengatakan, sasaran kebijakan globalisasi adalah masyarakat negara berkembang yang termanivestasi melalui penyediaan utang luar negeri dan regulasi tenaga kerja internasional, masih menjadi primadona kebijakan tersebut. Akan tetapi, tidak seluruh kebijakan itu negatif jika ada sebuah bentuk akomodasi yang menjadi media penetrasi global.

Artinya, pemikiran perempuan NU dalam tubuh Fatayat merupakan amunisi paling genuine dalam menangkal penjajahan globalisasi melalui merangseknya nilai-nilai global yang mengelabui bangsa ini. Sudah saatnya perempuan muda NU menduduki garda terdepan dalam menghadapi itu dengan pemikiran yang khas dan unik —di satu sisi merupakan aktor perubahan berdasarkan nilai keislamana yang moderat dan menjunjung kemaslahatan, di sisi lain menjadi aktor intelektual yang progresif.

Kembali kepada Weber, jika dia dipuja karna mampu mengail nilai-nilai Protestan bagi pertarungannya dengan kapitalisme, maka sesungguhnya jauh sebelum masa pencerahan datang, sebelum disadari adanya penindasan terhadap perempuan, nilai-nilai Islam sudah terlebih dahulu menggerakan pentingnya perubahan sosial yang dilakukan kaumnya sendiri, yang tanpa itu niscaya ada perubahan.

*Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik UNAS, pernah aktif di Fatayat NU Jawa Barat.
artikel dalam DUTA MASYARAKAT