Masuknya intervensi pihak kekuasaan di dalam pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan, dinilai mirip Muktamar NU di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat belasan tahun lalu. Cuma bedanya, kalau dulu intervensi dalam Muktamar bukan hanya dari pihak penguasa, tetapi juga dari tentara. Walau berbeda situasi, hal itu dinilai tetap membahayakan masa depan NU. "Saya merasakan intervensi kekuasaan makin terasa. Bedanya, dulu Muktamar Cipasung ada tentara ikut bermain, sekarang tidak. Sekarang ini, para kiai dan peserta muktamar semakin banyak yang dipanggil oleh pejabat untuk memilih calon tertentu," kata Wasekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saiful Bahri Anshori. Hal itu dikatakan Saiful kepada wartawan di arena Muktamar NU ke-32 di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Jum'at ( 26 /3 /2010). Bila hal itu dibiarkan, kata Saiful, bisa membahayakan organisasi NU. NU ke depan akan berada dalam kekuasaan orang luar dan tidak punya kemandirian serta selalu disetir, yang akhirnya akan membuat kemunduran bagi NU. Untuk itu, kata Saiful, para peserta muktamar diharapkan punya ketahanan yang kuat agar tidak mudah dipengaruhi dengan intervensi dari pihak luar itu. "Dalam memilih pemimpin harus dikedepankan nurani. Jangan korbankan masa depan NU, hanya karena demi kepentingan sesaat," tegasnya.
0 komentar:
Posting Komentar